Keluar Dari Mulut Singa Masuk Ke Mulut Buaya

Haruskah saya berterus-terang untuk mengatakan bahwa saya merasa ngilu untuk membahas masalah ini. Sebagai putera asli Aceh tentu memiliki rasa ingin mengulangi sejarah dan tidak pernah melakukan hal yang telah dilaksanakan itu. Tapi apa lacur nasi telah menjadi bubur walaupun dimasak terus pun rasanya tetap tidak enak. Tapi biarlah, yang berlalu telah menjadi sejarah dan sejarah harus diungkapkan agar semua tidak menjadi fakir-fakir sejarah.

Lalu, setelah perang Aceh melawan bangsa asing berakhir, Aceh hidup dalam wadah negara republik Indonesia. Bagaimana bisa? Simak cerita saya selanjutnya!

Dimasa revolusi fisik, Aceh adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah dikuasai Belanda. Ketika lasykar rakyat Aceh terkepung di Sungai Ular, sekitar 3.000 orang Aceh berangkat ke daerah sekitar Medan dan Tapanuli untuk bergabung dalam kancah perang yang terkenal dengan sebutan perang “Medan Area”. (Bukan tanpa alasan, lihat:..) Sejarah mencatat, hampir 1.000 putera Aceh gugur sebagai syuhada dalam perang ini. Rakyat Aceh juga memberikan hadiah yang sangat berarti bagi Republik Indonesia untuk menegakkan Indonesia merdeka, seperti menyumbang dua pesawat terbang Dakota (Seulawah Agam dan Seulawah Dara) dan dana untuk membeli dua pesawat ini dikumpulkan dari harta rakyat Aceh dari rumah ke rumah. Sehinggga pada tahun 1948 Presiden Soekarno menyebut Aceh sebagai “daerah modal” bagi Indonesia.

Ketika Ibukota Republik Indonesia (Yogyakarta) diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditawan oleh Belanda, Aceh menjadi basis utama perjuangan pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang secara de jure berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dimasa Indonesia Serikat (RIS), sidang staf Gabungan Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tanggal 20 Maret 1949, yang dipimpin oleh Muhammad Daud Beureu-eh, sepakat menolak ajakan Teungku Mansur untuk bergabung dalam negara federal Sumatera Utara, menolak memproklamasikan Aceh sebagai negara sendiri dan memilih tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia (Yogyakarta) yang kemudian sangat disesalinya. Karena itulah Mr. Syrifudin Prawiranegara (mantan kepala PDRI) saat menjabat sebagai wakil perdana menteri mengeluarkan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949 tentang Pembentukan Provinsi Aceh pada pertengahan 1948.

Sayangnya para penguasa Republik Indonesia tidak mengerti jiwa dan pengorbanan bangsa Aceh sehingga melakukan perilaku zalim terhadap bangsa Aceh. Dengan tidak bisa diterima oleh akal sehat dan tanpa alasan yang jelas, status Aceh sebagai provinsi dicabut dan diganti dengan keresidenan (kabupaten) dalam provinsi sumatera utara, melalui Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (perpu) nomor 5 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Pemangku Jabatan Presiden RI, Mr. Assaat dan Menteri Dalam Negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo (RI Yogyakarta). Sesungguhnya inilah sebuah penyesalan dan bibit perang Aceh dua periode berikutnya dalam melawan ketidak adilan dan kezaliman.

foto: Tgk. Daud Beureu-eh